6  Poin Penting Pada RUU TPKS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam UU TPKS yang pengesahannya merupakan anugerah bagi seluruh perempuan Indonesia, terutama menjelang Hari Kartini. Apa isi utama undang-undang ini? Lihat penjelasan di bawah ini. UU TPKS merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. UU ini diharapkan mampu melindungi korban kekerasan seksual Nintang Darmawati mengatakan  UU TPKS merupakan jalan yang utuh, adil dan formal bagi  korban kekerasan seksual, artinya UU ini mampu memberikan  kepada masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual, untuk memberikan kepastian hukum.

Semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual

UU TPKS mengatur bahwa semua perilaku pelecehan seksual termasuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat 2, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa gerak tubuh, tulisan dan/atau perkataan terhadap orang lain melakukan bagian dari tubuh seseorang dan memiliki hasrat seksual akan dijatuhi hukuman pelecehan seksual non fisik. Pelanggaran tersebut  dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Memberikan perlindungan kepada korban

Isi lain dari UU TPKS adalah perlindungan terhadap korban, termasuk korban pornografi balas dendam atau peredaran konten pornografi dengan modul balas dendam bagi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yang mengatur bahwa paling sedikit ada sembilan pelaku di dalam UU TPKS. tindakan kekerasan seksual, antara lain. Pelecehan Seksual non fisik, Seksual fisik, Kontrasepsi , Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan seksual, Exploitasi seksual, Kekerasan Seksuual dalam bentuk Elektronik, Perbudakan Seksual.

Adanya Denda Dan pidana Untuk Si Pelaku Pemakasaan dalam hubungan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual juga merupakan perbuatan kekerasan seksual, dalam undang-undang TPKS perbuatan ini dapat dipidana dengan pidana denda atau pidana, pelaku perbuatan kekerasan seksual ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda. . sebesar Rp 200 juta yang diatur dalam Pasal 6 UU TPKS.

Penjara untuk pelaku pemaksaan perkawainan

Kawin paksa, termasuk  perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan, juga bukan merupakan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 UU TPKS. Pelaku kejahatan ini terancam hukuman  maksimal 9 tahun penjara. dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Pidana dan denda untuk yang melakukan TPKS

Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Pasal 13 UU TPKS menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kekerasan seksual akan didenda sekitar Rp 200 juta Rp 2 miliar akan mendapat sanksi tambahan berupa: Pembayaran reparasi Pendanaan pelatihan vokasi, Perampasan keuntungan  dari tindak kekerasan seksual. Pencabutan izin-izin tertentu Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau usaha Pembubaran perusahaan yang diperoleh dan dimiliki oleh pelaku kekerasan Seksual.

Korban Mendapatkan hak pemulihan

Poin penting lainnya yang ada dalam UU TPKS yaitu korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.Restitusi yang dimaksud, antara lain: Ganti Rugi atau kehilangan kekayaan dan penghasilan, Ganti rugi untuk semua yang ditimbulkan karena penderitaan dalam pelecehan tersebut dari akibat tindak pidana, penggantian biaya berobat medis atau sikologi,Ganti rugi yang di derita korban akibat pidana yang terjadi.

Nah itu dia 6 poin penting RUU TPKS yang bisa kalian baca dan terapkan untuk melindungi diri kalian, stay safe.